Prosedur Wakaf dan Sertifikasi Tanah Wakaf

DASAR HUKUM
1.	Fiqh Wakaf
2.	Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang WAKAF
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tentang WAKAF
4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
5.	Instruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang pembuatan Akta Ikrar Wakar dan Persertifikatan tanah wakaf.
6.	Instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN No. 04 tahun 1990 – No. 24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
7.	Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 422 dan No. 3/SKB/2004, tentang Sertifikat Tanah Wakaf

TAHAP-TAHAP IKRAR WAKAF &

SERTIFIKASI TANAH WAKAF :

Calon Wakif (orang yang ingin mewakafkan)

melakukan musyawarah dengan keluarga untuk

mohon persetujuan untuk mewakafkan

sebagian tanah miliknya.

Syarat tanah yang diwakafkan adalah milik

Wakif baik berupa pekarangan, pertanian

(sawah-tambak) atau sudah berdiri bangunan

boleh berupa tanah dan bangunan prduktif,atau

bila tanah negara sudah dikuasai lama oleh

nadzir/pengurus lembaga sosial-agama dan

berdiri bangunan sosial-agama.

Calon Wakif memberitahukan kehendaknya

kepada Nadzir (orang yang diserahi mengelola

harta benda wakaf) di Desa/Kelurahan atau

Nadzir yang ditunjuk.

Nadzir terdiri dari :
a. Nadzir Perorangan biasa disebut Nadzir

Desa/Kelurahan atau Nadzir yang ditunjuk

(Minimal 3 orang maksimal 5 orang berdomisili

KTP di kecamatan wilayah tempat Objek Wakaf)

b. Nadzir Organisasi contoh Pengurus NU

atau Pengurus Muhammadiyah di tingkat

kecamatan atau kabupaten.

c. Nadzir Badan Hukum (memenuhi persyaratan

sesuai dengan peraturan yang berlaku)

Calon Wakif dan Nadzir memberitahukan

kehendaknya kepada Pejabat Pembuat Akta

Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala KUA yang

mewilayahi tempat objek wakaf guna merencanakan

Ikrar Wakaf dengan membawa bukti asli dan

foto copy kepemilikan (Sertipikat Hak, HGB,

Petok atau Keterangan Tanah Negara yang sdh

dikuasai Lembaga Sosial dan didirikan bangunan

sosial)

Bila objek yang diwakafkan berasal dari sertipikat

hak milik yg dipecah (tidak diwakafkan keseluruhan)

maka perlu dipecah dulu sesuai dengan luas yang

diwakafkan. (proses pemisahan/[emecahan sertipikat

di BPN). Bila dari tanah yasan/bekas hak adat, atau dari

tanah Negara perkiraan luas yang diwakafkan

mendekati luas real.

Calon Wakif & Nadzir memenuhi persyaratan

administrasi yang dibutuhkan (lihat lampiran

persyaratan administrasi) Diusakan persyaratan

administrasi telah lengkap sebelum dilaksanakan

Ikrar Wakaf

Setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi

syarat, Ikrar Wakaf dilaksanakan di depan PPAIW

dan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (untuk wakaf

baru/wakifnya masih ada) atau Akta Ikrar

Pengganti Ikrar Wakaf (untuk wakaf telah lama

dilakukan oleh wakif dibawah tangan dan wakifnya

telah meninggal dunia, ahli waris hanya mendaftarkan

wakaf)

Nadzir atau orang yg ditunjuk mendaftarkan Tanah

Wakaf ke Kantor BPN setempat untuk mendapatkan

sertipikat Tanah Wakaf sesuai dengan persyaratan

yg ada.

PERSYARATAN ADMINISTRASI PROSES SERTIPIKASI TANAH WAKAF
Dari Tanah Yasan/Petok D :
1.	Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga Wakif dilegalisir kepala desa/kelurahan atau camat
2.	Foto Copy KTP Nadzir dilegalisir kepala desa/kelurahan
3.	Asli Petok D atau yang sejenis (SPOP, surat girik dll). Bila tidak ada/hilang diganti keterangan pernyataan kehilangan dari yang bersangkutan/ahli waris diketahui kepala desa. kelurahan dan dua orang saksi. (Diupayakan ada surat kehilangan dari kepolisian (polsek)
4.	Asli Riwayat Tanah dari kepala desa/kelurahan
5.	Foto copy C desa atau bukti lain sesuai dengan riwayat tanah dilegalisir kepala desa/kelurahan atau bukti penguasaaan tanah (pernyataan dll) sesuai dengan riwayat tanah.
6.	Surat keterangan Warisan dari kepala desa/ kelurahan diketahui camat bila wakif meninggal dunia atau riwayat tanah terakhir atas nama orang tua yang sudah meninggal.
7.	Surat keterangan Warisan dari kepala desa/ kelurahan diketahui camat bila wakif meninggal dunia atau riwayat tanah terakhir atas nama orang tua yang sudah meninggal.
8.	Foto copy KTP dan Kartu Keluarga seluruh ahli waris dilegalisir (no 6 – 8 bila wakif atau petok d atas nama orang yang sudah meninggal)
9.	SK Nadzir dari KUA asli atau copy dilegalisir
10.	Ikrar Wakaf & Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti AIW asli dan copy. (Bila wakif masih hidup memakai Ikrar Wakaf & AIW, bila wakif telah meninggal atau ikrar sebelum tahun 1977 memakai Akta Pengganti AIW dan disertai keterangan warisan dari kepala desa diketahui camat) Catatan : (Nomor 1 s/d 10 rangkap 2 dilegalisir)
11.	Mengisi Formulir dari BPN
Dari Tanah Negara Murni :
1.	Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga Wakif dilegalisir kepala desa/kelurahan atau camat
2.	Foto Copy KTP Nadzir dilegalisir kepala desa/ kelurahan
3.	SK Nadzir dari KUA asli atau copy dilegalisir KUA
4.	Surat Pernyataan menguasai tanah negara oleh tokoh masyarakat & ta’mir dan surat kuasa untuk melaksanakan Ikrar Wakaf
5.	. Ikrar Wakaf & Akta Ikrar Wakaf asli
6.	Copy surat keterangan PBB lokasi terdekat bidang wakaf
7.	Copy gambar kretek desa
8.	Foto copy sertipikat tanah sekitarnya yang berbatasan dengan lahan wakaf (bila ada). (nomor 1 s/d 7 rangkap 2 dilegalisir)
9.	Mengisi Formulir BPN
Keterangan : Tanah negara yang dikelola pihak lain dan Fasilitas Umum ada ketentuan lain lebih lanjut. TKD sementara tidak bisa wakaf
Dari Tanah bersertipikat hak milik, atau hak guna bangunan :
1.	Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga Wakif dilegalisir kepala desa/kelurahan atau camat
2.	Foto Copy KTP Nadzir dilegalisir kepala desa/ kelurahan
3.	Asli sertipikat tanah yang diwakafkan
4.	SK Nadzir dari KUA asli atau copy dilegalisir.
5.	Ikrar Wakaf & Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti AIW asli
6.	Surat keterangan Warisan dari kepala desa/ kelurahan diketahui camat bila wakif meninggal dunia atau sertipikat masih atas nama orang tua yang sudah meninggal.
7.	Surat Persetujuan dan Kuasa seluruh ahli waris kepada wakif (mewakili seluruh ahli waris) untuk mendaftar/melaksanakan ikrar wakaf.
8.	Foto copy KTP/KSK seluruh ahli waris dilegalisir (no 6 – 7 bila wakif atau sertipikat atas nama orang yang sudah meninggal)
9.	Copy surat keterangan PBB bidang wakaf bila ada dan SPP Waris bila diperlukan (Nomor 1 s/d 8 rangkap 2 dilegalisir)
10.	Mengisi Formulir BPN