Jepara – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan pondok pesantren dan madrasah diniyah. Salah satu caranya adalah dengan menambah alokasi anggaran APBD untuk dua lembaga pendidikan kegamaan Islam Indonesia ini.
“Kami akan terus meningkatkan alokasi APBN untuk pesantren. Harapannya APBD juga sudah sepatutnya menyediakan alokasi yang cukup untuk pesantren yang ada di daerahnya masing-masing,” kata Menag saat memberikan sambutan pada pembukaan Musabaqah Qiraatil Kutub tingkat Nasional ke-6 tahun 2017 di Pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang, Jepara, Jumat (01/12).
Menurut Menag, pesantren merupakan miniatur Indonesia. Pesantren menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah bangsa. Bisa jadi tanpa pesantren belum tentu negara ini ada. Untuk itu, sudah sepatutnya pemerintah, baik pusat maupun daerah, membuktikan kepeduliannya membantu pesantren
“Pemerintah Daerah sudah seharusnya peduli dengan layanan pendidikan di daerahnya, termasuk pesantren dan madrasah diniyah,” sambungnya.
Menag meminta agar aturan yang membatasi keberpihakan Pemda terhadap pesantren dan madrasah diniyah bisa segera dibenahi. Demikian juga pemerintah pusat akan melakukan harmonisasi lintas kementerian dan lembaga guna membangun sinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
MQK VI tahun 2017 ini diikuti 1.456 santri utusan 34 provinsi di Indonesia. Total ada 25 cabang lomba baca kitab kuning, dua cabang lomba debat Bahasa Arab dan Inggri, serta lomba eksibisi. MQK akan berlangsung hingga 7 Desember 2017.
Tampak hadir dalam pembukaan, Wakil Ketua Komisi VIII Nur Ahmad, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta jajarannya, Pengasuh Pesantren Balekambang KH Muhammad Makmun Abdullah, para Bupati dan Walikota di Jawa Tengah, para Kakanwil Kemenag Provinsi, Dewan Hakim, santri peserta MQK dari masing-masing wilayah, serta ribuan santri dan masyarakat sekitar Balekambang.
Sumber: kemenag.go.id
